Berangkat dengan mengusung target masuk posisi tiga besar, kontingen PON Jawa Tengah akhirnya cuma bisa finis di posisi lima. Merasa tak puas, KONI Jateng pun jadi sasaran demo.
Setelah resmi ditutup, Kamis (17/7/2008) kemarin, Jawa Tengah cuma mampu duduk di posisi lima dengan perolehan 52 medali emas, 80 perak dan 81 perunggu. Ini merupakan penurunan dibanding penyelenggaraan sebelumnya di mana mereka mampu bertengger di urutan empat.
Merasa tak puas dengan hasil tersebut, sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Pemuda Indonesia (KPI) berunjuk rasa memprotes KONI Jawa Tengah. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kegagalan di PON XVII Kaltim.
Untuk menyampaikan aspirasinya, pendemo mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (18/7/2008). Sayang, kedatangan mereka tak direspon pejabat setempat.
"Pada PON 2204 silam, atlet Jateng menempati peringkat empat. Itu lebih baik d! ibanding PON sekarang," kata korlap Dwi M Hussein.
KPI meminta Pemerintah Propinsi Jawa Tengah merestrukturisasi kepengurusan KONI. Mereka menduga gagalnya atlet mencapai target disebabkan adanya penyelewengan dana. Untuk itu, dana lembaga tersebut harus diaudit.
Pada PON XVII di Kaltim, KONI mendapatkan dana sekitar Rp 87 miliar. Mereka berharap dana sebesar itu mampu mendongkrak prestasi. Nyatanya, prestasi atlet melempem.
Setelah resmi ditutup, Kamis (17/7/2008) kemarin, Jawa Tengah cuma mampu duduk di posisi lima dengan perolehan 52 medali emas, 80 perak dan 81 perunggu. Ini merupakan penurunan dibanding penyelenggaraan sebelumnya di mana mereka mampu bertengger di urutan empat.
Merasa tak puas dengan hasil tersebut, sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Pemuda Indonesia (KPI) berunjuk rasa memprotes KONI Jawa Tengah. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kegagalan di PON XVII Kaltim.
Untuk menyampaikan aspirasinya, pendemo mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (18/7/2008). Sayang, kedatangan mereka tak direspon pejabat setempat.
"Pada PON 2204 silam, atlet Jateng menempati peringkat empat. Itu lebih baik d! ibanding PON sekarang," kata korlap Dwi M Hussein.
KPI meminta Pemerintah Propinsi Jawa Tengah merestrukturisasi kepengurusan KONI. Mereka menduga gagalnya atlet mencapai target disebabkan adanya penyelewengan dana. Untuk itu, dana lembaga tersebut harus diaudit.
Pada PON XVII di Kaltim, KONI mendapatkan dana sekitar Rp 87 miliar. Mereka berharap dana sebesar itu mampu mendongkrak prestasi. Nyatanya, prestasi atlet melempem.
